Benarkah Aceh Adalah Negara Berdaulat ?

Benarkah Aceh Adalah Negara Berdaulat 

Oleh : Fachruddin S. Bsc

Berdaulat artinya mempunyai hak dan kekuasaan, mempunya struktur pemerintahan dan sebagainya sehingga layaknya negara pada galibnya. Terkait dengan Aceh yang tak pernah putus diperbincangkan baik oleh anak negeri maupun oleh penduduk manca negara tentang masalah kedaulatan ini, bagaimanakah yang sebenarnya ? 

Sejarah. Ya, sejarah memang suatu rangkaian kisah yang tak pernah bohong. Sejarah yang penuh dengan fakta dan bukti. Bermula dari tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengeluarkan Maklumat perang dengan Aceh. Sejak itu (1873) hingga sekarang (2015) tidak ada catatan yang menyatakan siapa yang kalah atau siapa yang menang akibat perang yang di maklumkan oleh pihak belanda. Sejarah menjadi kabur (atau sengaja dikaburkan ?) ketika wilayah hindia belanda diserahkan kepada pemerintah RI oleh belanda di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. 

Maklumat Perang Belanda Terhadap Aceh

Seperti yang kita maklumi, Raja Aceh terakhir yang berkuasa adalah Sultan Iskandar Tsani. Ketika itu Belanda sudah kehabisan akal menaklukkan Aceh karena perlawanan rakyat terjadi dimana - mana secara sporadis dengan pimpinan wilayah masih masing. Fakta ini diakui oleh Belanda dalam berbagai tulisan yang dipublikasikan. 

Upaya terakhir Belanda untuk menaklukkan Aceh adalah dengan cara yang sangat licik, yakni menawan keluarga Sultan Iskandar Tsani. Belanda memberi ultimatum, jika raja tidak menyerahkan diri maka seluruh keluarganya yang sudah ditangkap Belanda akan dihabisi. Mengetahui hal demikian, Sultan segera melakukan pertemuan dengan para petinggi kerajaan. Sultan memberi tahu bahwa ia harus menyerah kepada Belanda agar keluarganya tidak dibunuh. Hasil pertemuan itu mempersilahkan Sultan menyerahkan diri, tetapi Hak Memerintah Kerajaan (Kedaulatan) Harus diserahkan pada orang lain. 

Cap Sikureung

Singkat cerita, dibuatkan arakata (Berita Acara) penyerahan kedaulatan Kerajaan Aceh beserta dengan hak segala kewajiban kepada "Tuha Peut" Surat Berita Acara itu diserahkan beserta dengan stempel "Cap Sikureung". Setelah itu Sultan lengkap dengan pengawalnya mendatangi pihak Belanda untuk menyerahkan diri. 

Ketika Sultan sudah menyerahkan diri, Belanda melaksanakan pesta yang sangat meriah tujuh hari tujuh malam. Kemudian Belanda memanggil Sultan dalam suatu acara khusus.Saat itu Sultan baru mengetahui bahwa acara khusus itu adalah acara penyerahan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Sultan langsung memberi tahu Belanda bahwa beliau tidak mempunyai Hak apa-apa lagi terhadap Aceh. Beliau tidak lagi sebagai Raja karena kedaulatan Aceh telah diserahkan kepada "Tuha Peut" sebelum beliau datang menyerahkan diri. Dan karena itu beliau tidak berhak untuk menyerahkan kedaulatan Aceh kepada siapapun sesudahnya. Kini yang berhak adalah "Tuha Peut" 

Belanda menjadi sangat murka. Sultan dan keluarganya langsung diasingkan keluar Aceh. Mulailah Belanda memburu pemegang mandat Kedaulatan Aceh. "Tuha peut" yang menerima yang menerima mandat kedaulatan Aceh pun satu persatu gugur dimedan perang. Dan tentu saja sebelum ajal para pemegang mandat menyerahkan pula mandat itu kepada orang lain lagi yang masih sehat wal afiat. Demikianlah yang terjadi terus menerus dalam artian mandat kedaulatan itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, dimana yang terakhir diketahui mandat Kedaulatan Aceh berada ditangan Tengku Mat Tiro. Dan akhirnya Tengku Mat Tiro pun tewas ditembak Belanda dikaki Gunong Kong tempat dimana Tgk. Hasan Muhammad di Tiro memproklamirkan Perjuangan Aceh Merdeka tempo hari. Dan sudah pasti pula, ketika beliau (Tgk. Mat Tiro) digeledah, ditemukan Berita Acara penyerahan kedaulatan Aceh pada beliau. Peristiwa itu terjadi pada 4 Desember (1900?). Sesudah peristiwa itulah perburuan terhadap pejuang Aceh diakhiri oleh Belanda. 

Pertanyaannya, hukum atau undang-undang negara manakah yang mengatakan memiliki hak sah terhadap barang yang dirampok ? Jika demikian, sah kah barang rampokan itu diserahkan untuk dimiliki pihak lain ? Apakah fakta sejarah bisa dibohongi ? 

Akhirnya, Sejarah yang tak bisa dibohongi itu terungkap ke publik. Berita Acara penyerahan Kedaulatan Kerajaan Aceh kepada pihak Tuha Peut Kerajaan Aceh tersimpan dengan baik di Negeri Belanda. Nah 

Pertanyaan berikutnya : Bagaimana kini status Kerajaan Aceh dalam Indonesia ? Pewaris Kerajaan Aceh masih pasti masih ada, bagaimana pula Kedaulatan Aceh dapat kembali kepada Pewarisnya? 

Paling akhir, bagaimana lanjutannya terserah kepada pembaca untuk menapak tilas sejarah itu sendiri. Sejarah selanjutnya akan tersaji bagi generasi berikutnya, dan itu pasti, tak bisa dibohongi oleh siapapun.